Jenderal Di Meja Pajak

Publik dibuat shock dengan penunjukan seorang purnawirawan jenderal TNI jadi Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga ini, yang selama ini jadi pilar pendapatan negara nonmigas, kini secara resmi berada di bawah komando militer (meski dalam status sipil). Keputusan ini mengundang pertanyaan: apakah negara udah kehabisan teknokrat sipil yang bisa ngebenerin lembaga strategis?

Masalah yang ada di Bea Cukai bukanlah rahasia lagi. Mulai dari skandal pungutan liar, penyelundupan barang haram, layanan yang diskriminatif terhadap usaha kecil, sampai petugas yang seringnya arogan saat berkomunikasi, semua itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga ini udah turun drastis. Sayangnya, bukannya memperbaiki sistem dan ningkatin pengawasan, negara malah lebih memilih pendekatan ketegasan ala militer.

Sosok yang punya latar belakang militer masuk ke lembaga sipil bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kita udah lihat semakin banyak purnawirawan TNI ditempatkan di jabatan sipil yang strategis: dari komisaris BUMN sampai kepala otorita ibu kota baru. Fenomena ini dikenal sebagai militerisasi birokrasi sipil—sebuah kecenderungan berbahaya buat demokrasi.

Penunjukan mantan jenderal di Bea Cukai kayak lagi nunjukin pandangan kalau disiplin militer itu solusi universal buat lembaga yang udah hancur. Sebenarnya, masalah utama Bea Cukai bukan cuma ada di sosok pemimpin doang, tapi juga di sistem pengawasan internal yang lemah, budaya kerja yang terlalu toleran sama korupsi, dan tata kelola lembaga yang kurang transparan. Ganti orang tanpa benerin sistem itu udah jadi formula gagal yang sering banget kita liat.

Pemerintah bilang, sosok yang punya latar belakang militer diyakini bisa bawa perubahan lewat ketegasan, loyalitas, dan integritas. Tapi, apa bener integritas cuma bisa muncul dari barak militer? Bukankah kita juga punya banyak ahli pajak, fiskal, dan manajemen publik yang kredibel? Kenapa mereka nggak dikasih kesempatan? Ketika logika militer dijadiin jalan pintas untuk memperbaiki birokrasi, itu sama aja negara lagi mengecilkan peran sipil.

Penempatan militer di posisi sipil emang bukan pelanggaran hukum, sih. Tapi kalau dibiarkan terus-terusan, ini bisa jadi kebiasaan yang bikin batas antara militer dan sipil jadi kabur. Dalam demokrasi, penting banget buat orang sipil yang ngelola institusi sipil, bukan cuma idealisme, tapi juga buat menjaga keseimbangan kekuasaan. Militer itu penting buat pertahanan negara, bukan buat urusan kepabeanan, fiskal, atau logistik barang impor.

Masalah Bea Cukai itu nggak bisa diselesain dengan cara yang kaku. Yang kita butuhin itu digitalisasi sistem, reformasi pelayanan publik, ngelawan mental korup lewat pendidikan internal, dan juga memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan. Reformasi birokrasi itu kerjaan jangka panjang yang nggak bisa kelar dengan gaya militer.

Kita semua pasti pengen ada perubahan yang lebih baik di Bea Cukai. Tapi sebagai warga negara, kita juga harus skeptis sama solusi yang cuma nyentuh permukaan doang. Ketika negara lebih milih simbol ketegasan ketimbang memperkuat sistem, publik harus bersuara. Soalnya, kalau ini dibiarkan, militerisasi birokrasi bisa jadi hal yang biasa—dan kalau itu terjadi, demokrasi kita yang jadi taruhan.